3 Petinggi BUMN Kedirgantaraan dan Pertahanan Dipecat

Titik Kumpul Tekno – Konsultan politik terkemuka Tiongkok resmi memecat tiga pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirgantara, dan Pertahanan.

Tiga orang yang dipecat adalah Yuansheng (China Aerospace Science and Technology Corporation), Liu Shiquan (Norinco Group) dan Wang Changqing (China Aerospace Science and Industry Corporation/CIC).

Ia juga menjabat sebagai ketua China Aerospace Science and Technology Corporation, yang mengembangkan sistem rudal strategis dan telah memenangkan penghargaan nasional atas kontribusinya terhadap luar angkasa.

Wang Changqing adalah CEO China Aerospace Science and Industry Corporation (CIC), yang memproduksi sistem rudal jelajah.

Sedangkan Liu Shiquan merupakan pakar teknologi rudal yang bekerja di CASIC hingga tahun 2022 sebelum pindah ke China North Industry Group atau Norinco Corporation.

CASIC adalah perusahaan milik negara yang membuat pesawat luar angkasa dan sistem rudal, sedangkan Norinco adalah produsen senjata untuk Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA).

Namun tidak diungkapkan alasan ketiga orang tersebut dicopot saat bekerja di BUMN pesawat dan pertahanan. Namun, konstitusi menyatakan bahwa siapa pun dapat dipecat karena “pelanggaran serius” terhadap peraturan yang berlaku.

Pembersihan di industri kedirgantaraan dan pertahanan terjadi ketika Beijing berupaya melakukan pembersihan terhadap orang-orang penting yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok.

Pada Oktober 2023, Menteri Pertahanan Li Shangfu diberhentikan dan dilaporkan diselidiki karena korupsi. Ia sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengadaan Militer periode 2017-2022.

Tiga pejabat senior BUMN dirgantara dan pertahanan dilaporkan dipecat karena memegang posisi senior di kontraktor pertahanan besar sambil memimpin departemen Lee.

“Langkah ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang menyelidiki korupsi besar-besaran dalam pengadaan kekuatan roket militer untuk Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok,” kata Neil Thomas, peneliti politik Tiongkok di Asia Society Policy Institute. Dikutip dari situs The Age, Senin 8 Januari 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *