Cegah Aksi TPPO Pengungsi Rohingya, Kapal Perang TNI AL Adang Kapal Ilegal Masuk Perairan Aceh

Jakarta – Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Bontang-907 berhasil mencegat kapal ilegal yang diduga mengangkut korban praktik kriminal Perdagangan Orang (TPPO), pengungsi Rohingya yang berusaha memasuki perairan timur Pulau Weh, Nanggroe. Aceh Darussalam. 

Aksi pelarangan kapal perang TNI Angkatan Laut terhadap kapal ilegal itu terjadi pada Rabu, 27 Desember 2023.

Seperti dilansir Titik Kumpul Militer dalam keterangan resmi Dispenal, Kamis 28 Desember 2023, aksi preventif terjadi saat KRI Bontang-907 yang sedang melakukan patroli di perairan Aceh mendapat informasi dari Guskamla Koarmada I. tentang komunikasi kapal yang sedang berlayar. diduga kapal tersebut digunakan oleh TPPO pengungsi Rohingya. 

Mendapat informasi tersebut, unsur pangkat TNI Angkatan Laut langsung bergerak menerbangkan Helikopter Lonceng TNI Angkatan Laut yang berada di atas kapal KRI Bontang-907 untuk memantau dan terbang menuju jalur-jalur yang diduga menjadi jalur lalu lintas kapal kayu ilegal tersebut.

Setelah dilakukan pengawasan udara, ternyata benar adanya, Heli Panther TNI Angkatan Laut melihat kapal kayu bernama SHWE YA DANAR 3 hendak memasuki perairan Sabang, Aceh.

Usai memastikan keberadaan kapal SHWE YA DANAR 3, kapal perang KRI Bontang-907 membayangi atau membayangi kapal tersebut hingga meninggalkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. Setelah dipastikan kapal dalam kondisi baik dan tidak dalam keadaan darurat, unsur TNI Angkatan Laut terus memantau kapal kayu tersebut hingga melanjutkan perjalanan hingga meninggalkan ZEE Indonesia-India. 

Laksamana Kadispenal TNI I Made Wira Hadi Arsanta menegaskan, upaya yang dilakukan satuan kapal patroli TNI AL merupakan langkah menjaga perairan yurisdiksi nasional Indonesia dari berbagai kemungkinan kejahatan internasional.

“Pemerintah Indonesia bertekad memburu para pelaku TPPO, khususnya permasalahan yang terjadi di Aceh. Upaya ini sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sesuai dengan Konvensi PBB terhadap kejahatan PBB,” kata Kadispenal TNI Laksamana Ngenze Wira . Hadi Arsanta di ruang kerjanya. penyataan

Ia menegaskan, TNI Angkatan Laut terus berupaya sepanjang tahun, termasuk menjaga wilayah maritim yang berada di bawah kedaulatan negara dari berbagai aktivitas ilegal dan ancaman kedaulatan. 

Dalam kesempatan lain, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan, seluruh TNI Angkatan Laut harus selalu meningkatkan kesiapan operasional dan tanggap cepat terhadap informasi yang diterima, serta bekerjasama dan bekerja sama dengan instansi terkait khususnya di bidang pertahanan. wilayah perairan akhir Indonesia. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *