BYD Kena Semprot Airlangga Hartarto, Siap Cabut Insentifnya Jika Melanggar

Titik Kumpul – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berpapasan dengan salah satu bos BYD saat berkunjung ke pameran Gaikindo Jakarta Writers’ Week atau GJAW 2024 di ICE, BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Airlangga Hartarto yang juga mengunjungi booth merek mobil asal China itu bertemu langsung dengan General Manager BYD Asia Pacific Automotive Sales Division, Liu Xueliang, dan mempertanyakan komitmen mereka.

Merek mobil yang berkantor pusat di Shenzhen itu berjanji akan membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia dan membangun pabrik di Kawasan Industri Smartpolitan Subang, Jawa Barat yang dikelola Suryabuat Industrial City.

Selain memproduksi mobil, mereka juga mengumbar janji manis kepada pemerintah untuk memproduksi baterai di dalam negeri, total nilai investasinya mencapai 1,3 miliar dolar atau setara Rp 20 triliun dan kapasitas produksi 50 ribu unit per tahun.

Nilai investasi dan kapasitas produksi disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan pada presentasi pertama BYD di Indonesia pada Januari 2024.

Kini konon nilai investasi pabriknya saja setara Rp 16 triliun yang berdiri di atas lahan 108 hektare.

Sementara itu, sebelum membangun pabrik dan membuat serangkaian peralatan yang dijanjikan pemerintah, BYD lebih dulu berjualan di pasar dalam negeri dengan memesan empat produknya, Dolphin, Atto 3, Seal, dan M6.

Hampir setahun menikmati kesepakatan dengan pemerintah, Airlangga Hartarto mempertanyakan komitmen BYD membangun pabrik di dalam negeri, karena sesuai kesepakatan mereka harus mengekspor, bukan hanya menjual di dalam negeri.

“Tidak hanya untuk dalam negeri, tapi juga untuk ekspor. Kalau tidak ekspor status kawasan ekonomi khusus ke BYD, saya cabut,” kata petinggi BYD kepada wartawan di ICE BSD, Tangerang, dikutip Senin 2 November 2018. , 2024.

Seperti diketahui, BYD merupakan merek pertama di Indonesia yang menikmati insentif CBU (Completely Built) berupa bebas pajak impor, dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) yang disediakan pemerintah.

Tak heran, meski saat ini keempat modelnya masih berstatus impor, namun harga jualnya mampu bersaing di pasaran, apalagi dengan kendaraan listrik produksi dalam negeri, misalnya Hyundai Ioniq 5, Kona Electric, Chery Omoda E5, Wuling Cloud EV.

Menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Liu Xueliang, pabrik BYD akan selesai pada akhir tahun 2025 dan bisa segera berproduksi sesuai kesepakatan dengan pemerintah.

“Akhir tahun depan pabriknya akan selesai. Jadi Anda bisa langsung bekerja di Indonesia. “Yang pasti kita akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia,” ujarnya.

Pemerintah memberikan insentif kepada CBU BYD selama 2 tahun yang berarti pada tahun 2026 pabriknya sudah siap beroperasi. Nantinya kapasitas produksi akan disesuaikan dengan jumlah unit yang diimpor selama ini.

Jika jumlah unit yang diproduksi di dalam negeri berada di bawah tingkat pesanan, BYD akan menghadapi pembatasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *