Titik Kumpul – Di tengah perhatian masyarakat di banyak negara terhadap tingginya gaji pejabat, Swedia menciptakan sistem tersendiri bagi Anggota Parlemen (DPR).
Dengan gaji yang relatif rendah, tidak adanya tunjangan kemewahan dan tinggal di apartemen kecil, anggota parlemen Swedia menjalani kehidupan mewah yang jauh dari kesan mewah.
Sistem ini dirancang untuk menjamin keterhubungan wakil rakyat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga untuk menekankan pentingnya pelayanan publik berdasarkan semangat kesederhanaan. Bacalah uraian ini terlebih dahulu!
Dalam laporan BBC News Brazil, anggota DPR Swedia, Per-Arne Hakansson, menyatakan tak ingin terlihat berbeda dari warga biasa. Sebab, tugas utama mereka mewakili rakyat, mereka merasa tidak pantas mendapatkan keistimewaan seperti fasilitas mewah atau gaji tinggi.
Håkanson menegaskan, anggota DPR hendaknya hidup sederhana dan tidak terlalu menikmati fasilitas agar bisa bersentuhan dengan kondisi masyarakat yang diwakilinya.
Kami tidak berbeda dengan warga negara biasa. “Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tidak benar jika kami diberi terlalu banyak keistimewaan atau fasilitas atau gaji yang tinggi,” kata Per-Arn Håkansson.
Gaji bulanan anggota Dewan Perwakilan Swedia adalah sekitar 6.900 dolar AS, angka yang relatif rendah mengingat tingginya biaya hidup di Stockholm, salah satu kota termahal di dunia.
Sebelum tahun 1957, anggota DPR di Swedia bahkan tidak menerima gaji dan harus bergantung pada bantuan partai politiknya.
Rumah dinas anggota parlemen di luar kota berbentuk apartemen kecil yang rata-rata luasnya hanya 16 meter persegi. Apartemen ini hanya diperuntukkan bagi anggota DPR dan keluarga yang menginap di sana harus membayar biaya sewa tambahan.
Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Swedia tidak diperbolehkan mempekerjakan pegawai pribadi. Faktanya, sekitar 94% anggota DPRD di Swedia menjalankan tugasnya tanpa menerima gaji.
“Ini adalah hal sukarela yang bisa kami lakukan di waktu luang,” kata Kristina Alfors-Sodin, anggota dewan kota Stockholm.
Anggota DPR Swedia bahkan tidak punya mobil pribadi. Hanya tiga unit Volvo yang disediakan khusus untuk keperluan resmi Presiden dan Wakil Presiden DPR. Sedangkan mereka menggunakan transportasi umum untuk beraktivitas sehari-hari.
“Kami bukan perusahaan taksi,” kata Legislator Rene Podke.
Perdana Menteri adalah satu-satunya pejabat tinggi di Swedia yang memiliki mobil dinas pribadi.
Kebijakan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota DPR Swedia mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap kesederhanaan dan pelayanan publik yang tidak dilakukan oleh banyak negara lain.
