MEDAN, Wiwa – Penjabat (PJ) Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Wali Kota Medan serta calon gubernur Sumut Bobby Nasution terlihat jelang Pilgub Sumut 2024. Harmoni. Keduanya terlihat bersama dalam acara Dawa Safari dan Doa Keamanan menyambut PON XXI Aceh-Sumut.
Safari dakwah tersebut berlangsung di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Batubara. Pada tanggal 6-7 Agustus 2024 dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024.
Pj Gubernur Sumut, beliau juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Alat Sipil Negara (ASN). Ia diduga ‘cewek’ sebelum Pilkada Sumut dan disebut-sebut memberi tempat kepada Bobby Nasution yang akan bertarung di Pilgub Sumut.
Foto Bobby Nasution terpampang di spanduk acara Safari Dawa dan Doa Keamanan menyambut PON XXI Aceh-Sumut yang dihadiri ribuan masyarakat dan diisi tausiyya musik Yusuf Mansour.
Didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution, Agus Fatoni mengatakan Dawa Safari bertujuan agar penyelenggaraan PON XXI lebih efektif dan melibatkan seluruh wilayah di daerah. Mereka berharap bisa menjadi tamu yang baik dan mendoakan semoga acara nasional ini sukses.
“Kita bangga menjadi produser, butuh waktu 50 tahun untuk menjadi produser, kebanggaan itu harus kita tunjukkan, harus kita terima bersama, pasang spanduk dimana-mana, cerita ke keluarga dan tetangga, itulah semangat PON. Ucap Fatoni di Masjid Agung H. Ahmad Bakri, Kisanan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Tak lupa, Fatoni mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar pada 27 November 2024, ia berpesan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik, karena akan menentukan masa depan Sumut.
Pak Fatoni mengatakan, sudah mulai terlihat siapa yang akan dipilih, siapa yang menang menjadi gubernur, bupati atau walikota, gunakan hak pilih bapak/ibu, jangan menahan diri untuk memilih karena suara anda penting. Itu saja.”
Sebelumnya, mantan Gubernur Sumsel ini juga menanyakan kepada masyarakat apakah ada ASN yang netral saat Pilkada 2024 dan mohon memberikan bukti. Sebab ada pembatasan yang meliputi pembatasan ringan, pembatasan sedang, dan pembatasan berat.
“Nah, tugas Bupati dan Walikota di kabupaten/kota untuk menata netralitas ASN di kabupaten/kota di daerah. Jadi, ini pesan kita bersama. ASN yang netral tidak boleh dilibatkan. dalam politik praktis di,” ujarnya.
Karena itu, netralitas tersebut diyakini terlihat ketika Fatoni baru-baru ini memberikan peringatan dengan mengajak Wali Kota Medan Bobby Nasution mengunjungi beberapa tempat di Sumut, untuk melakukan kampanye perdana. , terbungkus dalam adegan lain.
Kegiatan kampanye rahasia itu diduga terkuak melalui kegiatan Dawa Safari dan doa untuk mengamankan penyambutan PON XXI Aceh-Sumut.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Sumut Rafriandi Nasution mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Plt Gubernur Sumut Agus Fatoni dengan memberikan peringkat pertama kepada salah satu Bakagub Sumut. Bahkan saat dia masih menjabat sebagai Bupati aktif.
“Ini adalah cara-cara menipu yang sering dilakukan agar mereka bisa bertanggung jawab kepada publik dan pemerintah Sumut sudah memikirkan betul ide tersebut,” kata Rafiandi saat dimintai bicara kepada VVA, Kamis, 8 Agustus 2024.
Rafriandi mengatakan, mereka perlu menjaga politik di Sumut sekaligus jelang pilkada. Agar apa yang dilakukan tidak ditiru oleh pemimpin daerah lain di Sumut.
“Ketua Gubernur Sumut harus mempunyai kemampuan membaca” agar tidak terjerumus ke dalam perangkap ketidakberpihakan yang melatarbelakanginya.
Satu-satunya praktik yang aman adalah tidak adanya kemasan ‘pulut durian’. “Karena daging buahnya enak dimakan, tapi baunya menyebar kemana-mana,” Rafriandi.
Menurut wartawan, Plt Gubernur Sumut Agus Fatoni mengundang Bobby Nasution ke beberapa tempat di Sumut. Sedangkan Joko Widodo, menantu Presiden RI, menjabat Wali Kota Medan.
Rafriandi mengatakan, “Netralitas Plt Gubernur Sumut harus diperkuat dan ditunjukkan melalui pilkada dan proses lainnya.”
Rafriandi meminta Gubernur Sumut yang berkuasa bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah di Sumut. Kemudian, menjalankan tugasnya sebagai kepala eksekutif di Pemerintah Provinsi Sumut. Hal ini mencakup penyelenggaraan pemilukada serentak di daerah secara aman, efisien, dan bebas kebisingan.
“Plt Gubernur Sumut harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai jalan di Sumut, agar tetap ramah dan terkendali. Apalagi Presiden Sumut juga ASN,” saran Rafriandi.