Praja IPDN Akan Fokus pada Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Purwakarta

PURWAKARTA – Kabupaten Purwakarta menjadi penyelenggara pelantikan Bhakti Karya Praja (BKP) Unit Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari program perguruan tinggi Tiga Dharma yang diselenggarakan secara rutin. diselenggarakan oleh IPDN.

Program BKP ini berlangsung selama 14 hari terhitung tanggal 5 sampai dengan tanggal 18. hingga September 2023 dan mencakup 138 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Rektor IPDN Dr. Dr. Dr. H. Hadi Prabowo, M.M mengungkapkan, ada sekitar 1.090 praja yang mengikuti program ini. Jumlah tersebut terdiri dari 727 siswa laki-laki dan 363 siswa perempuan. Maju cepat, oke?

Persoalan besar yang diangkat dalam kegiatan BKP tahun ini adalah pembuatan database desa melalui WEBDESAKU untuk mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Purwakarta. Menurut Hadi, mata kuliah ini akan diasah sesuai prodi praja masing-masing.

“Kegiatan ini tidak hanya sekedar bentuk pengabdian kepada masyarakat, namun juga sebagai sarana pelatihan praktik di lapangan. Di sini para praja mempelajari dan mendalami berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pembangunan, interaksi masyarakat, kapasitas desa dan diakhiri dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMD),” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Hadi juga berharap para praja ini dapat mengintegrasikan ilmu yang didapat di kampus, mendukung pemerintah kota dalam pemberdayaan masyarakat dan menggali potensi kota.

Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika menyambut baik keputusan tersebut dan berharap tindakan ini dapat mempercepat pembangunan Kabupaten Purwakarta.

“Diharapkan dengan adanya praja-praja ini dapat mendorong pemanfaatan WEBDESAKU dan pemutakhiran data platform sehingga menjadi sumber informasi yang akurat dan terkini,” kata Anne Ratna.

Menurut bupati, Pemkot merupakan operator pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. 

“Saya berharap kegiatan ini menjadi transfer ilmu antara pejabat negara dan pejabat kota,” pungkas Anne Ratna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *