Skotlandia, Titik Kumpul – Pemerintah Skotlandia baru-baru ini mengambil langkah kontroversial dengan melarang pegawai pemerintah menggunakan WhatsApp.
Wakil Menteri Pertama Skotlandia Kate Forbes mengatakan banyak pegawai negeri dan menteri telah menyetujui dan menghapus pesan WhatsApp yang dipertukarkan selama pandemi.
“Pemerintah berkomitmen terhadap standar keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Forbes seperti dikutip Titik Kumpul dari BBC pada Rabu 18 Desember 2024.
Selain itu, ia mengeluarkan pemberitahuan tersebut sebagai tanggapan atas penilaian eksternal terkait penggunaan layanan komunikasi. Praktik ini diumumkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan data dan menjamin kerahasiaan di lingkungan pemerintahan.
Harap dicatat bahwa Skotlandia akan melarang penggunaan WhatsApp atau layanan pesan ‘non-bisnis’ lainnya di bisnis negara mulai musim semi tahun depan.
“Bisnis pemerintah harus dijalankan pada sistem pemerintahan yang aman, dapat dilacak, dan memungkinkan pembagian informasi yang tepat sesuai dengan kewajiban hukum kami,” tambah Forbes.
Sebagai solusinya, para menteri dan staf harus menggunakan aplikasi yang disetujui pemerintah, seperti Teams dan email, dan telepon pribadi tidak boleh digunakan untuk urusan resmi.
Alih-alih WhatsApp, Pemerintah Skotlandia menawarkan platform perpesanan internal yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keamanan siber. Dengan menggunakan platform ini, pegawai pemerintah dapat terus berkomunikasi secara efektif tanpa harus khawatir dengan ancaman kebocoran data.
Anggota Parlemen Skotlandia secara luas setuju bahwa pengumuman tersebut jelas disambut baik. Mereka mendesak pemerintah segera memberlakukan larangan penggunaan WhatsApp.
Kebijakan WhatsApp Pemerintah Skotlandia menyatakan bahwa semua materi yang berkaitan dengan keputusan tersebut harus dicatat dan bersifat final.
Baca Selengkapnya Langkah Skotlandia ini sejalan dengan tren global dimana semakin banyak pemerintah yang mengawasi penggunaan aplikasi perpesanan populer di kalangan karyawan. Beberapa negara lain, termasuk Jerman, juga telah menerapkan kebijakan serupa untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pemerintah.
