Jakarta, VIVA – Sosok Iqbal Ramadan menjadi sorotan usai ditangkap polisi saat aksi unjuk rasa penolakan penerapan undang-undang pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus , 2024.
Iqbal Ramadhan merupakan putra mantan Menteri Luar Negeri (Mensesneg) Letjen TNI (Purn) Moerdiono dari istri keduanya Machica Mochtar, penyanyi asal Sulawesi Selatan.
Dalam video yang beredar di media sosial, Iqbal menyebut benar dirinya merupakan anak seorang jenderal dan perwira tinggi TNI yang populer di era Orde Baru. Namun, ia tak terpikir untuk memanfaatkan nama besar ayahnya, meski dalam keadaan terdesak.
“Saya tidak pernah menggunakan nama besar mendiang ayah saya untuk kepentingan pribadi, saya selalu menjaga catatan orang tua saya, bahkan ketika saya berada dalam kesulitan di depan petugas bersenjata yang menganiaya saya, memukuli saya dan menendang kepala saya,” kata Iqbal.
“Saya tidak pernah terpikir untuk menggunakan nama besar ayah saya untuk meminta maaf kepada pihak berwenang yang menyiksa saya,” lanjut putra seorang jenderal bintang 3 itu.
Menurut Iqbal, polisi tidak boleh menggunakan kekerasan fisik terhadap orang yang ingin menyampaikan pendapat. Sebab kata dia, hak bebas dari penyiksaan adalah hak seluruh anak negara.
Menurutnya, memanfaatkan nama besar orang tua merupakan bentuk ketidakadilan, di tengah situasi sulit yang dialami masyarakat saat ini.
“Pada saat yang sama, banyak orang yang memanfaatkan nama besar orang tuanya untuk mendapatkan posisi dan jabatan, di sisi lain, banyak orang tua dan generasi muda yang berjuang untuk membayar biaya pendidikan yang besar, mencari pekerjaan yang menguntungkan. tulang punggung keluarga dan bertahan hidup”, imbuhnya.
Meski terlahir sebagai anak jenderal TNI, Iqbal menegaskan akan tetap berada di jajaran rakyat, bersama-sama melawan kebijakan anti warga negara.
“Takdir memilih saya untuk dilahirkan sebagai anak seorang jenderal TNI pada masa Orde Baru, nasib ini tidak bisa saya tolak. Namun hal itu tidak menghalangi hati nurani dan akal sehat saya untuk melawan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya, tutupnya.
