Bertemu KONI, Wapres Ma’ruf Amin Ungkap Harapan untuk PON 2024

Jakarta – Wakil Presiden Maruf Amin berharap terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sumatera Utara dan Aceh akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi lebih baik dari gelaran PON sebelumnya.

“Diharapkan pada PON 2024 akan melahirkan atlet-atlet yang mempunyai prestasi lebih baik dari PON sebelumnya, sesuai maksud atau tujuan Desain Besar Olahraga Nasional-DBON, dengan cabang olahraga khusus Olimpiade,” Wapres saat menerima jabatan tersebut. pimpinan Dewan Olahraga Pusat Nasional Indonesia (KONI) Wakil Presiden Istana, Jakarta, Selasa, seperti ditulis di Jakarta.

Wapres berharap KONI menyelenggarakan PON 2024 dengan baik. Wapres juga berharap dengan terselenggaranya PON di dua daerah yang baru pertama kali digelar ini bisa membawa transformasi ekonomi bagi daerah tuan rumah.

Selain itu, Wakil Ketua KONI juga meminta agar kita memperhatikan penggunaan berbagai lokasi setelah PON selesai. Dia tidak ingin tempat-tempat berbeda tersebut menjadi sarana hiburan yang tidak produktif setelah PON berlangsung.

“Ada pemikiran untuk memberikan pengelolaan kepada profesional atau swasta. Saya setuju karena mereka punya ide untuk melihat peluang menyelenggarakan kegiatan selain olah raga, seperti pertemuan, mungkin jalan-jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Letjen. Jenderal. TNI (Purn) Marciano Norman dalam kesempatan itu melaporkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf tentang kepengurusan KONI baru masa jabatan 2023 – 2027 dan pelaksanaan PON 2024.

Marciano juga mengungkapkan, Provinsi Sumut dan Aceh siap menjadi PON 2024 pada 25 September-9 Oktober 2024.

Sesuai arahan Presiden, peserta PON 2024 meliputi 38 daerah, termasuk empat daerah otonom baru (DOB) Papua, kata Marciano.

Menurut Marciano, dua daerah tuan rumah PON 2024 terus membangun banyak tempat untuk dimanfaatkan, seperti Aceh yang membangun 14 taman bermain dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah.

Nanti di Sumut ada 35 pertandingan dan di Aceh ada 34 pertandingan, ujarnya.

Selain itu, terkait DBON, Marciano mengabarkan bahwa program DBON sudah sangat baik di 14 game pertama, dengan keberhasilan yang semakin meningkat.

Namun saat ini, kata dia, KONI masih terkendala terkait anggaran, khususnya dalam mendukung pusat hiburan di 10 daerah.

“Peran KONI adalah menciptakan perkembangan organisasi dan prestasi di bidang olahraga. “Karena tugas kami memberikan pembinaan, kami tetap meminta dukungan pemerintah agar bisa berbuat lebih dari sekarang,” harapnya.

Saat ini, menurut Marciano, KONI menargetkan Indonesia bisa masuk 10 besar Olimpiade 2030 dan 5 besar 2045.

Oleh karena itu, disarankan juga agar cabang olahraga khusus diadakan di luar PON, seperti olahraga pantai dan olahraga militer, dengan peningkatan pada cabang olahraga Olimpiade.

“Indonesia mengandalkan bulu tangkis di Olimpiade. Bulu tangkis di negara lain juga sudah banyak kemajuan, jadi kita sudah mulai tangguh. Sekarang kita berharap di olimpiade paris bulutangkis juga dapat medali, selain itu kita juga berharap angkat besi juga dapat medali. “Kemudian kita juga berharap olahraga panahan dimasukkan, begitu pula dengan olahraga, renang, dan menembak yang banyak penghargaannya,” ujarnya.

Kemudian, untuk lebih mengembangkan kejuaraan, Marciano mengusulkan diadakannya kompetisi olahraga untuk memperebutkan Wakil Presiden.

“Sudah ada Dewan Presiden untuk PSSI (sepakbola), baik Wakil Presiden untuk mahasiswa atau juara olahraga tingkat universitas,” usulnya.

Yang penting menyikapi hal tersebut, Wapres pun menyetujui penghentian sementara kompetisi olahraga Wapres.

“Saya dukung, kalau ada yang baik saya dukung,” kata Wapres.

Bersama Ketua Umum KONI dalam pertemuan ini antara lain Wakil Ketua Jenderal III Mayjen TNI (Purn) Andrie T.U. Soetarno, Wakil Ketua Jenderal IV Vivin Cahyani, Sekjen KONI Lukman Djajadikusuma, Ketua Bidang Sukses Pembangunan Gugun Yudinar, dan Wakil Ketua Bidang Hubungan. masyarakat M. Tirto Prima Putra.

Sementara Wapres didampingi oleh Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Kesetaraan Suprayoga Hadi, Pejabat Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Korporasi M. Nasir, Pejabat Khusus Wakil Presiden Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan PIh. Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Intelijen Negara Lukman Hakim Siregar. (Olmiga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *